FUNGSI BIROKRASI KANTOR PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI YANG KUAT

Abstract

Abstrak FUNGSI BIROKRASI PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI YANG KUAT Hakikat kepastian hukum sebenarnya terletak pada kekuatan sertipikat kepemilikan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikian termasuk di pengadilan. Namun kepastian hukum dengan sistem stelsel publikasi negatif yang mengandung unsur positif dalam Pasal 19 UUPA, Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 pada hakikatnya merupakan kepastian hukum yang relatif, dalam arti oleh peraturan perundang-undangan dijamin kepastian hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi birokrasi pertanahan dalam penerbitan sertipikat tanah sebagai alat bukti yang kuat dan bagaimana konsep birokrasi pertanahan dalam penerbitan sertipikat tanah agar sertipikat tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Data yang dipergunakan adalah data primer dengan didukung data sekunder. Analisa data yang digunakan deskriptif kualitatif, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil kajian ini menunjukan bahwa fungsi birokrasi kantor pertanahan dalam penerbitan sertipikat tanah sebagai alat bukti yang kuat terkait dengan pengakuan negara terhadap keberadaan hak kepemilikan atas tanah yang ada dituangkan ke dalam bentuk penegasan, dan sesuai dengan ajaran hukum penegasan semacam ini disebut sebagai suatu keputusan yang dalam wujud konkretnya berupa keputusan penegasan (deklaratif). Konsep birokrasi pertanahan dalam penerbitan sertipikat tanah agar sertipikat tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna terkait sertipikat tanah merupakan surat tanah bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Perlu adanya penerapan asas akurasi dalam Sistem Pendaftaran Tanah, dan di dalam pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah, belum ada pertanggunganjawaban dari Pihak BPN terkait dengan permasalahan yang muncul dalam pendaftaran tanah, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan Sistem Pendaftaran Tanah yang lebih mengedepankan pertanggunganjawaban publik. Asas akurasi di dukung sistem pra pendaftaran hak atas tanah Kata kunci