PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MELALUI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN (Studi kasus beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi)

Abstract

ABSTRAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MELALUI JUAL BELI DIBAWAH TANGAN (Studi kasus beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi) Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, setiap orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Untuk memperoleh tanah dapat dengan beberapa cara, yaitu dengan permohonan hak, pembebasan/pelepasan hak dan pencabutan hak, peralihan hak atau pemindahan hak. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat begitu banyak masalah yang timbul dalam hal pertanahan, adalah jual-beli yang dilakukan secara di bawah tangan dengan dasar kepercayaan pada saat hendak dilakukan balik nama, pihak penjual sudah tidak diketahui lagi alamat tinggalnya maupun keberadaannya, maka hal ini akan menimbulkan masalah bagi si pembeli yang akan mendaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengambil pokok permasalahan yaitu Hambatan apa yang dihadapi pembeli terhadap jual beli tanah secara dibawah tangan dalam proses pemilikan tanah serta Bagaimana akibat hukum jual beli tanah secara dibawah tangan yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan yang dihadapi pembeli terhadap jual beli tanah secara dibawah tangan dalam proses pemilikan tanah melalui pengoperan kredit yaitu Pembeli tidak dapat mengambil surat-surat tanah yang tersimpan di Bank karena dokumen/sertipikat masih terdaftar atas nama Debitur (Penjual), kemudian Pihak Penjual (Debitur) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga proses untuk penandatanganan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat dilaksanakan. Dan Kepala Kantor Pertanahan akan menolak untuk melakukan pencatatan peralihan hak yang dilakukan di bawah tangan tersebut. Akibat hukum jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT yang masih dibebani Hak Tanggungan adalah sangat lemah terutama bagi pihak pembeli karena jual beli di bawah tangan tidak mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah, Sehingga secara yuridis rumah dan tanah tersebut masih milik dari pemilik yang lama. Perlindungan hukum bagi pembeli hanya dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri setempat untuk mengesahkan proses jual beli yang telah dilakukan secara di bawah tangan tersebut. Kata Kunci : Peralihan Hak, Hak Tanggungan, Jual Beli Dibawah Tangan