PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PERKAWINAN TANPA WALI NASAB (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Tegal Putusan Nomor : 0756/Pdt.G/2011/PA.Tg)

Abstract

ABSTRAK PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PERKAWINAN TANPA WALI NASAB (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Tegal Putusan Nomor : 0756/Pdt. G/2011/PA. Tg) Sudah menjadi kodrat Tuhan bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan yaitu membentuk keluarga bahagia, memiliki keturunan disamping memenuhi kebutuhan biologis manusia. Dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Syarat dan rukun yang harus dipenuhi adalah calon mempelai, wali, mas kawin dan saksi 2 orang, apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka perkawianan bisa menjadi batal demi hukum. Penyusun merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan dalam Putusan Nomor : 0756/Pdt.G/2011/PA.TG di Kantor Pengadilan Agama Kota Tegal dan 2. Bagaimana akibat hukum terhadap perwalian anak setelah pembatalan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang terjadi dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan dalam Putusan No. 0756/Pdt.G/2011/PA.TG di Kantor Pengadilan Agama Kota Tegal, 2 untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap perwalian anak setelah pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam menyusun tesisi ini : 1. Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, 2. Sumber data adalah data sekunder dengan lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kota Tegal, 3. Teknik pengumpulan data adalah analisa kualitatif, yaitu data disajikan sekaligus menganalisanya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang terjadi terhadap suami istri yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sejak perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Akibat hukum terhadap perwalian anak setelah pembatalan perkawinan yaitu terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Wali Nasab, Pengadilan Agama.