PERANAN PPAT DALAM TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERKAITAN DENGAN VERIFIKASI BPHTB ATAS AKTA YANG DIBUATNYA (STUDI KASUS DI JAKARTA UTARA)

Ranti Adaninggar , Hernowo (2012) PERANAN PPAT DALAM TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERKAITAN DENGAN VERIFIKASI BPHTB ATAS AKTA YANG DIBUATNYA (STUDI KASUS DI JAKARTA UTARA). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
31Kb

Abstract

Pajak yang berasal dari pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan seperti jual beli yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini membutuhkan peran aktif PPAT supaya BPHTB dapat dipastikan pembayarannya ketika penandatanganan akta sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, pasal 91 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 12 Peraturan Daerah No. 18 tahun 2010. Terjadinya pemalsuan bukti pembayaran atau validasi BPHTB yang dilakukan oleh klien PPAT di Jakarta Utara memerlukan ketelitian PPAT dalam melakukan verifikasi atas pembayaran BPHTB tersebut. Pokok permasalahannya adalah bagaimana peranan PPAT dalam transaksi pengalihan hak atas tanah berkaitan dengan verifikasi BPHTB di Jakarta Utara, selain itu kendala apa saja yang dihadapi oleh PPAT di daerah tersebut serta cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT berperan sangat aktif dalam memverifikasi pembayaran BPHTB atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. PPAT memberikan layanan tambahan dengan menyetorkan sejumlah uang pembayaran BPHTB ke Bank DKI Jakarta kemudian divalidasi oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di masing- masing kecamatan tempat objek transaksi berada. Kendala yang dialami oleh PPAT antara lain ketika pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan survey lapangan oleh UPPD. Dalam mengatasi kendala tersebut, PPAT menginformasikan kepada klien tentang apa saja yang mungkin terjadi. Saran yang diberikan supaya pelaksanaan BPHTB dapat memberi kenyamanan bagi semua pihak, maka birokrasi validasi di UPPD supaya dipercepat serta mempermudah masyarakat untuk membayar BPHTB tidak hanya di satu bank, dan jika diperlukan dapat meminta bantuan kepada PPAT.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PPA
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:56699
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:04 Oct 2017 09:35
Last Modified:04 Oct 2017 09:35

Repository Staff Only: item control page