TANGGUNG JAWAB PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP HILANGNYA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENYIMPANAN PIHAK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Balikpapan)

Abstract

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Balikpapan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia. Pokok-pokok perkreditan baik pada saat proses pemenuhan syarat-syarat kredit, proses pemberian putusan kredit, maupun pada tahap pencairan kredit. Kreditor dalam memberikan/menyalurkan Kredit kepada para Debitor membutuhkan suatu jaminan, barang jaminan tersebut berupa sertipikat Hak Atas Hak Atas Tanah. Sertipikat Hak Atas Tanah akan bebani dengan Hak Tanggungan yang didaftar pada kantor Pertanahan dan disimpan oleh Kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan sampai dengan utang Debitor lunas, dalam prakteknya terjadi sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan utang ternyata hilang pada saat di simpan oleh Kreditor/Pemegang Hak Tanggungan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang selanjutnya akan di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika terjadi masalah tersebut maka Kreditor berkewajiban dan harus bertanggung jawab untuk menguruskan sertipikat penggantinya dan menanggung semua biaya yang timbul sampai dengan sertipikat penggantinya terbit dan apabila pihak Debitor mengajukan tuntutan ganti rugi yang diakibatkan dari masalah tersebut maka akan diselesaikan secara damai berdasarkan musyawarah dan berdasarkan kesepakan para pihak mengenai besarnya ganti rugi. Apabila dengan jalan damai tersebut tidak berhasil maka akan diselesaikan secara jalur hukum yaitu melalui tuntutan di Pengadilan. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, semua tuntutan ganti rugi tersebut dapat diselesaikan secara damai/musyawarah tanpa melibatkan pihak lain, karena apabila masalah tersebut di selesaikan melalui tuntutan Pengadilan justru masalah akan lebih lama diselesaikan karena para pihak harus mengikuti ketentuan/prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan, disamping juga memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, jadi para pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara damai/musyawarah.