TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ALAT BERAT DI KALIMANTAN TIMUR

Abstract

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor UntukAlat Berat Di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan pembangunan berusaha menggali Pendapatan Asli Daerah dari sektor pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau besar. Pemungutan pajak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan pajak untuk kendaraan alat berat di Kalimantan Timur. Berdasarkan pelaksanaan, dianalisis berbagai hambatan yang ada dan dicarikan solusi atas berbagai penghambat tersebut. Metode pendekatan Yuridis Empiris, Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data penelitian berupa data primer yakni wawancara dengan responden di Dispenda dan para pemilik kendaraan alat berat. Data sekunder, dari Undang-undang Perpajakan, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah serta Surat Tagihan Pajak Daerah melalui penelitian kepustakaan sedangkan metode analisis yang dipakai adalah kualitatif. Pelaksanaan Pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat di Kalimantan Timur berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan, terdapat penurunan pemasukan sektor pajak kendaraan bermotor untuk alat berat. Secara hukum, pelanksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat di Kalimantan Timur telah sesuai degan asas-asas pemungutan pajak yaitu asas keadilan, asas Yuridis, Asas Ekonomis dan Asas Finansial. Terdapat beberapa faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat di Kalimantan Timur, yaitu : Faktor dari sisi hukum yang terbagi menjadi dari substansi hukum dan struktur.Kedua, Faktor penghambat dari sisi teknis serta faktor penghambat dari sisi wajib pajak. Dalam rangka mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat di Kalimantan Timur, diperlukan upaya yaitu mengatasi hambatan yang berasal dari faktor dari sisi hukum yang terbagi menjadi dari substansi hukum dan struktur.Kedua, mengatasi hambatan yang berasal dari faktor dari sisi teknis serta mengatasi hambatan yang berasal dari faktor dari sis wajib pajak.