PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PERMOHONAN HAK BARU ATAS TANAH NEGARA YANG HAK GUNA BANGUNANNYA TELAH BERAKHIR ( Studi Kasus di Kota Administrasi Jakarta Barat )

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 menyebutkan bahwa ”Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertingi dikuasai Negara sebagai orgnisasi kekuasaan seluruh Rakyat. Atas dasar pasal tersebut selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan mengatur macam-macam Hak atas Tanah diantaranya adalah Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi topik dalam penulisan Tesis ini. Selanjutnya yang menjadi masalah adanya Hambatan yang ada didalam Permohonan Hak Baru Atas Tanah Negara Yang Hak Guna Bangunannya Telah Berakhir dengan studi Kasus dikota Administrasi Jakarta Barat. Hambatan yang ditemukan penulis sewaktu melakukan penelitian, adanya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk melakukan permohonan Hak atas tanahnya, kurangnya transparansi biaya permohonan sehingga muncul pungutan liar dari oknum pegawai BPN sehingga membengkaknya biaya permohonan Hak, tidak tepat waktu pada tiap tahapan-tahapan pengerjaan permohonan hak, sehingga berakibat lamanya pekerjaan. Akibat hukum apabila HGB berakhir maka berakibat hapusnya hak atas tanah. Hapusnya hak atas tanah dapat ditafsirkan fisik tanah/persilnya yang hapus maupun”hak” atas tanahnya. Pemerintah dalam hal ini BPN hendaknya bersikap tegas bilamana ditemukan HGB telah berakhir dengan menerapkan PP No.24/1999 Pasal 52 Ayat (1) huruf a, yaitu mencatat dengan segera pada buku tanah, surat ukur dan mendaftarkan tentang hapusnya hak. Memusnahkan sertipikat yang bersangkutan dan data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian masyarakat menjadi lebih lebih perhatian dan menyegerahkan mengurus hak atas tanahnya apabila telah berakhir karena ada rasa takut bukti kepemilikannya telah musnah