PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN TERBATAS DALAM PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Abstract

Umumnya di dalam suatu perseroan terbatas apabila terdapat perbedaan pemilikan saham dengan selisih jumlah besar, maka dibedakan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dengan hak suaranya masing-masing. Prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingannya, sehingga timbul permasalahan mengenai perlindungan hak- hak pemegang saham minoritas dalam peraturan Perseroan Terbatas dan bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas tersebut dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggambarkan mengenai perlindungan hak-hak pemegang saham dan kedudukan pemegang saham minoritas dalam praktik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam peraturan Perseroan Terbatas tidak membedakan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, tetapi dalam beberapa ketentuan dapat diambil kesimpulan bahwa pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1 / 10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara, sedangkan untuk pemegang saham mayoritas diartikan sebagai pemegang saham yang memiliki saham lebih dari separuh saham perseroan. Hak-hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memiliki kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni mengatur 15 hak-hak pemegang saham. Ketentuan tersebut sudah cukup melindungi pemegang saham minoritas. Kedudukan pemegang saham minoritas, dapat dilihat dari terdapatnya Personal Right ( hak perseorangan) yang merupakan hak dari pemegang saham minoritas sebagai subjek hukum. Pemegang saham minoritas yang dirugikan oleh putusan-putusan perseroan maka hukum memperkenankan kepada pihak pemegang saham minoritas meminta pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam putusan yang telah diambil oleh perseroan