Konflik Kawasan Hutan, Eksklusi Sosial dan Akses terhadap Keadilan (Suatu Studi Hukum Kritis Perjuangan Warga Moro-moro Register 45 Mesuji Lampung)

Abstract

Konflik di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji, Lampung pada hakikatnya adalah manifestasi kontestasi akses atas kawasan sumberdaya hutan. Konflik pengelolaan hutan tanaman industri yang berlangsung belasan tahun menjadi silang sengketa antara investor dan masyarakat. Pasang surut konflik juga pada gilirannya melahirkan pengabaian terhadap hak-hak konstitusional warga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa terjadi pengabaian hak-hak konstitusional yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap Warga Moro-Moro Register 45, Mesuji, Lampung dan apa dampaknya bagi Warga Moro-Moro? (2) Bagaimanakah akses terhadap keadilan diupayakan oleh Warga Moro-Moro, Register 45 dalam menolak eksklusi dan mendapatkan akses kelola atas hutan? (3)Bagaimanakah model penyelesaian konflik di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung yang berperspektif pada pemenuhan hak konstitusional? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sosio legal dengan paradigma kritikal. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan sejumlah informan baik dilokasi penelitian di Register 45 Mesuji, Lampung maupun informan lainnya yang berkaitan. Sementara data sekunder diperoleh dari proses dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian divalidasi lewat metode triangulasi sumber data untuk selanjutnya dianalisis dengan teknis induksi-konseptualisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Konflik di kawasan Hutan Register 45 Mesuji pada hakikatnya adalah manifestasi kontestasi akses pengusahan kawasan hutan antara perusahaan dan masyarakat yang pada akhirnya melahirkan “politic of ignorance” (politik pengabaian) dan eksklusi sosial yang dilakukan baik melalui kekuasaan, regulasi, tekanan dan legitimasi. Kedua, Pasang surut konflik yang terjadi melahirkan beragam cara inovatif dari warga yang berjuang untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Pilihan perjuangan diluar jalur pengadilan yang diambil oleh Warga Moro-Moro pada gilirannya melahirkan sebuah gerakan intelektual kolektif yang turut serta memberi desakan kepada para pengambil kebijakan. Ketiga, Penyediaan akses pengelolaan kawasan hutan lewat model kemitraan partisipatif yang berperspektif pemenuhan hak-hak konstitusional. harapannya dapat menjadi jalan keluar persoalan legalitas akses pengelolaan kawasan Hutan Register 45 sekaligus pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara secara berkeadilan. Implikasi teoritis dari studi ini adalah memberikan sumbangan pemikiran terkait pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dan solusi yang berkeadilan bagi penyelesaian konflik di Register 45, Mesuji,Lampung. Secara praktis dari studi ini adalah membangun model kemitraan partisipatif sebagai upaya penyelesaian konflik yang berbasis pada perlindungan hak konstitusional yang berprinsip pada keadilan sosial sebagai amanat Pancasila dan Pembukaan UUDNRI 1945.