REFORMASI PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK DALAM CAKUPAN TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA

Abstract

Banyaknya tuntutan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menyebabkan perubahan konsep pemerintahan menjadi desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yang bertujuan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, secara tegas pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Akan tetapi, penerapan otonomi daerah justru menimbulkan beberapa masalah pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan transportasi publik, baik darat, laut, dan udara. Hal ini terlihat pada buruknya pelayanan transportasi pada saat arus mudik meskipun sudah menjadi rutinitas tahunan masyarakat Indonesia. Local wisdom seharusnya menjadi kunci sukses adanya otonomi daerah, khusunya pada pelayanan transportasi public karena Pemerintah Daerah dapat menentukan kebijakan sesuai kondisi daerah. Birokrasi egalitarian dan memihak rakyat sudah seharusnya menjadi salah satu perhatian kebijakan otonomi daerah sehingga dapat tercipta strategi transformasi publik untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat dan meningkatkan pelayanan transportasi darat dan laut. Reformasi pelayanan transportasi publik dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah melalui pengembangan Sistem Transportasi Nasional yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten, dan terpadu dengan sektor pembangunan lainnya serta memperhatikan eksistensi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pengembangan Sistem Transportasi Nasional ini perlu dikaji berdasarkan kearifan lokal sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana, keselamatan transportasi, meningkatkan mobilitas, dan distribusi nasional dan wilayah. Perlu juga sebuah komitmen pemerintah sesuai dengan konsep dasar reformasi transportasi publik darat, laut, dan udara melalui otonomi daerah.