URGENSI ADOPSI NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM TATA KELOLA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI BAGI PERLINDUNGAN HUKUM JAMA’AH HAJI INDONESIA

Abstract

Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di dalam UU No. 13 Tahun 2008 belum maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji. Melalui adopsi nilai-nilai prinsip-prinsip GCG diharapkan menjadi landasan hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji termasuk dengan stakeholders kementerian agama agar melakukan pengelolaan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah. (a)Bagaimanakah Subtansi formulasi peraturan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia khususnya mengenai perlindungan hukum kepada jamaah haji?(b).Bagaimana urgensi adopsi nilai-nilai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada tata kelolah Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada jamaah haji?(c).Bagaimana model dan format adopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip GCG dalam penyelenggaraan Ibadah Haji yang akuntabel? Penelitian ini menggunakan paradigma Post Positivisme dan merupakan penelitian sosio legal atau yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis mempunyai maksud yaitu pendekatan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi dan perilaku-perilaku anggota masyarakat yang mempola. Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis aturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan regulasi di bidang penyelenggaraan haji, sehingga fokus kajian dari aspek peraturannya atau aspek normatifnya atau sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan hukumnya. Adapun pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menganalisis perilaku orang-orang atau analisis realitas sosial para pelaku di bidang haji, baik pelaku dalam hal ini pembuat kebijakan, pihak yang terkait dengan operator penyelenggaraan haji mapun jama’ah haji itu sendiri yang mendasari terjadinya kepatuhan maupun penyimpangan hukum sebagaimana terjadi dalam praktik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (a). UU Penyelenggaraan Ibadah Haji belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji dalam bentuk reformulasi kebijakan UU penyelenggaraan Ibadah Haji. (b).Keberlakuan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji belum berpengaruh secara signifikan terhadap kepentingan perlindungan hukum jamaah haji sehingga diperlukan adopsi nila-nilai dan prinsip-prinsip GCG dalam tata kelola penyelenggaraan Ibadah haji terasa urgen supaya terjadi harmonisasi antara kemenag dengan stakholder dalam menjalankan amanah ini. (c).Perlunya model baru terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui regulasi dan kelembagaan serta penerapan nilai-nilai dan prinip-prinsip GCG dalam bentuk SIM ISO di dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Berdasarkan kesimpulan ini direkomendasikan agar Presiden, kemenag dan pihak instansi lain yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji segera menerbitkan aturan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang bersendikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip GCG dalam melindungi kepentingan jamaah haji indonesia baik secara perubahan paradigma penyelenggaraan ibadah haji, regulasi, dan kelembagaan.