IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG)

Abstract

Penerimaan negara yang didapat dari sektor pertambangan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan memiliki kontribusi mencapai hampir 10 % dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, sektor pertambangan tidak lepas dari dampak negatif terhadap lingkungan dan khususnya kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk memaksimalkan pendapatan melalui sektor pertambangan. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dibebani amanah besar sebagai pengelola kegiatan sektor pertambangan untuk ruang lingkup satu provinsi, yang tentu saja bukan perkara mudah, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana implementasi terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan 1) mengkaji implementasi kebijakan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung 2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 3) merumuskan strategi untuk mencapai pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan. Untuk menjawab tujuan pada poin (1) dan (2) digunakan metode analisis data Miles dan Huberman, dan untuk menjawab tujuan pada poin (3) digunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi kebijakan telah sampai pada kegiatan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemprosesan permohonan izin baru. Untuk implementasi kebijakan pengawasan pertambangan menunjukkan hasil yang belum optimal dengan indikasi adanya kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan menurunnya ketaatan pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan pasca kebijakan diberlakukan. 2) Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah a) Adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan, b) Pembentukan UPTD yang bertugas membantu fungsi dinas, c) SOP pelayanan perizinan yang melibatkan forum BKPRD Kota. Faktor penghambat implementasi adalah a) Dukungan sumberdaya (Personil, anggaran, fasilitas) yang terbatas, b) Fungsi koordinasi yang lemah, c) Sikap pembiaran top management terhadap tidak optimalnya fungsi UPTD, d) Tupoksi UPTD dan Bidang Pertambangan Umum yang tumpang tindih. 3) strategi yang dapat dilakukan adalah ketegasan dari pemerintah untuk memberantas PETI yang sangat merusak lingkungan dan memaksa perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas bagi pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajibannya. Kata Kunci : Implementasi, Pertambangan Berkelanjutan, Strategi Pengelolaan, SWOT The State revenue obtained from the mining sector has increased every year and has contributions reaching nearly 10% of the State Budget total. However, the mining sector unavoidable with the negative impacts on the environment and in particular to do with the autonomous region policies which gives the power to the regions to maximize income through mining sector. The Lampung Provincial Mining and Energy Department vested with the great mandate as the mining Manager to the scope of one province, which of course is not easy, so it is interesting to review how the implementation against the policy. This research aims to 1) assess implementation of the policy at the Lampung Provincial Mining and Energy Department in the city of Bandar Lampung 2) identify factors supporting and restricting the policy implementation policy 3) formulating strategies to achieve mining sustainable management. To answer the purpose in points (1) and (2) used Miles and Huberman data analysis methods, and to answer the purpose in points (3) used a SWOT analysis method. The results showed that 1) implementation of the policy have come to the mining permit evaluation activities and a new permit application processing. For the implementation of the supervision policy shows a not optimal results with indication of the emerge of illegal mining and declining observance of environmental management activities reporting post policies enforced. 2) the endowments policy implementation factor was a) the existence of clear guidelines in the implementation of the policy, b) formation of the Technical Implementation Unit (TIU) in charge of helping the Department, c) SOP service licensing involving BKPRD forum. Factors restricting implementation is a) Limited support resources (personnel, budget, facilities) b) feeble coordination Functions, c) top management's attitude issues towards not optimal TIU function d) The overlap of authorities 3) Recommendation strategy is the determination of the government to eradicate illegal mining which extremely damage the environment and forcing the company to meet its obligations under the provisions of legislation, with law enforcement and sanctions expressly for mining permits holders which do not meet their obligations. Keywords: Sustainable Mining, Management Strategy, SWOT Analysis