PELESTARIAN BAHASA BALI DALAM PENDIDIKAN FORMAL: PERSPEKTIF POLITIK DAN REGULASI

Abstract

Keberlangsungan hidup bahasa Bali dan bahasa Daerah di Indonesia, secara politik menjadi tanggung jawab Negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Bab XV, Pasal 36. Selanjutnya, pemerintah menjabarkan dalam bentuk regulasi yaitu TAP MPR No. II/MPR/1988, Peraturan Mentri Dalam Negeri RI No. 40 tahun 2007, PERDA No. 3 Tahun 1992, Surat Keputusan Gubernur Bali No. 179 Tahun 1995, serta Kurikulum Pendidikan Nasional yang ada selama ini, mulai dari Kurikulum 1984 sampai 2013 yang akan segera diberlakukan oleh pemerintah. Bahasa Bali kini sedang mendapat berbagai tekanan, baik internal maupun eksternal, dalam konteks percaturan bahasa Nasional dan Global. Tekanan-tekanan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelestarian pelestarian bahasa Bali. Jaminan politis maupun regulasi tentu menjadi tantangan dan peluang untuk pembinaan dan pengembangannya. Namun di satu sisi, dalam Kurikulum Pendidikan Nasional, pemerintah tidak pernah secara tegas menjabarkan pentingnya melestarikan bahasa Daerah melalui pengajaran bahasa Daerah dalam bentuk mata pelajaran mandiri. Dengan demikian, kurikulum pendidikan formal dapat menjadi ancaman dalam upaya pelestarian bahasa Bali maupun bahasa daerah lainnya.