KONSEP DASAR STANDARISASI BAHASA SASAK: KE ARAH KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DAN PEMERTAHANAN BAHASA SASAK DI LOMBOK

Abstract

Bahasa Sasak yang terletak di wilayah pakai pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan salah satu bahasa yang termasuk ke dalam subrumpun bahasa Austronesia, yang oleh Dyen dikelompokkan ke dalam kelompok Balic subgroup, yaitu Bali, Sasak, dan Sumbawa. Austin (2010) memandang bahwa bahasa Sasak merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki gejala yang mengarah menuju kepunahan. Salah satu upaya untuk menjaga bahasa Sasak tetap eksis ialah dengan membuat kebijakan pembelajaran muatan lokal bahasa Sasak di sekolah. Namun, hingga hari ini, pemerintah daerah masih belum berinisiatif untuk menetapkan bahasa Sasak sebagai materi wajib muatan lokal (mulok) yang harus diajarkan di tingkat Satuan Pendidikan. Ada indikasi bahawa kendala dalam merumuskan kebijakan pembelajaran mulok bahasa Sasak, salah satunya, disebabkan oleh perbedaan variasi dialek yang ada dalam bahasa Sasak, yang terbagi atas empat dialek: dialek Selaparang, dialek Bayan, dialek Aiq Bukaq, dan dialek Pujut (Mahsun, 2006; 2010); masing-masing dialek memiliki perbedaaan yang relatif tinggi pada level struktur, mulai pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Di sisi lain, masing-masing komunitas penutur dialek yang bersangkutan menginginkan agar bahasa merekalah yang dijadikan dialek standar untuk diajarkan di sekolah. Sehubungan dengan itu, malalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep dasar dan rasionalisasi standarisasi dialek, khususnya standarisasi dialek bahasa Sasak, dilihat dari aspek historis, sosiolinguistis, dan politis. Berpijak dari konsep dasar tersebut, lebih lanjut, makalah ini menguraikan tentang arah kebijakan pembelajaran mulok bahasa Sasak sebagai strategi pemertahanan bahasa Sasak di pulau Lombok.