OPTIMASI PEMANFAATAN PROPERTI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN NONKONVENSIONAL DI KOTA MAGELANG

Abstract

Penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong munculnya kebebasan bagi tiap daerah untuk mengembangkan daerah secara bertanggung jawab.