IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU (Studi pada Perjanjian Pengiriman Barang PT. TIKI)

Abstract

Dalam pengiriman barang dengan menggunakan jasa perusahaan TIKI, para pihak diikat suatu perjanjian dalam bentuk baku. Perjanjian tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh TIKI dan diberlakukan kepada semua konsumen pengguna jasa TIKI. Konsumen hanya tinggal menerima, tanpa dapat menegosiasinya lagi, yang di dalamnya terdapat syarat yang mengalihkan tanggung jawab TIKI yang merugikan kepentingan konsumen. Keadaan demikian terjadi karena TIKI memiliki kedudukan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan konsumen sehingga diragukan mengenai keberadaan asas kebebasan berkontrak yang mendasari setiap perjanjian. Untuk itu judul penelitian ini adalah Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Kaitannya dengan Pelindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku (Studi pada Perjanjian Pengiriman Barang PT. TIKI). Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi asas kebebasan berkontrak, serta bagaimanakah dengan klausula perjanjian TIKI jika dianalisis dengan menggunakan Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berusaha memberikan perhatian secara khusus bagi konsumen. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dan klausula baku dalam perjanjian baku TIKI. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan analisisnya dilakukan dengan cara kualitatif terhadap data sekunder berupa perjanjian pengiriman barang TIKI. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi asas kebebasan berkontrak telah diterapkan, meskipun tidak secara utuh dan sempurna terpenuhi semua unsurnya. Hal tersebut terlihat bahwa hanya unsur kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan memilih dengan siapa akan membuat perjanjian yang terpenuhi. Sedangkan unsur lainnya tidak terpenuhi yaitu unsur kebebasan untuk menentukan bentuk, isi, dan cara membuat perjanjian, yang mana hal tersebut hanya ditetapkan secara sepihak oleh TIKI. Secara normatif klausula baku perjanjian pengiriman barang antara konsumen dengan TIKI ini terdapat klausula yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK, yang mengatur tentang ketentuan larangan materiel dan formil dalam penggunaan klausula baku dalam perjanjian. Akibat hukumnya maka terhadap perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK adalah berakibat batal demi hukum.