PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 (DI KOTA JAMBI)

Abstract

Hubungan industrial merupakan masalah strategis dalam pembangunan Indonesia, bukan saja hubungan industrial menyangkut masalah kelangsungan usaha, kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, tetapi juga bisa berpengaruh kepada kelangsungan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan semakin kompleknya permasalahan ketenagakerjaan sekarang ini, dimungkinkan terbukanya peluang partisipasi masyarakat untuk ikut berkecimpung dalam kancah ketenagakerjaan sejauh tidak bertolak belakang dengan visi dan tujuan bagi terwujudnya kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan yang berhubungan dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta kendala dan upaya yang di hadapi dalam proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada di Dinas sosial dan tenaga kerja Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurudis empiris yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer. Penelitian yang dilakukan mendapat suatu kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, senantiasa menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalam penelitian ini juga mengetahui bagaimana proses penyelesaian hubungan industrial serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian terbaik untuk kedua belah pihak yaitu dilakukan upaya bipartit dengan niat baik antara pekerja/buruh dan pengusaha. Jika upaya tersebut gagal maka dapat ditempuh upaya alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, konsiliasi dan arbitrase dengan pendekatan win-win solution. Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial juga dapat dilakukan, tetapi bukan merupakan jalan penyelesaian terbaik karena menggunakan konsep win-lose solution.