PENYELESAIAN SENGKETA OVERLAPING SERTIPIKAT TANAH MELALUI MEDIASI AKIBAT PERMOHONAN KONVERSI PENGAKUAN HAK (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon)

Abstract

Sistem publikasi yang digunakan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Sistem ini bukan negatif murni karena dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini berarti Sertipikat Hak Atas Tanah adalah bukti yang kuat tetapi bukan sempurna, sehingga selalu dapat dibuktikan sebaliknya, pemegang sertipikat Hak Atas Tanah adalah pemegang Hak Atas Tanah yang sebenarnya. Salah satu permasalahan pendaftaran tanah yang timbul adalah adanya surat tanda bukti hak atas tanah ganda (sertipikat hak atas tanah ganda) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Masalah sertipikat hak atas tanah ganda ini sering menjadi masalah pertanahan yang sulit diselesaikan, karena dalam satu bidang tanah seharusnya tidak boleh terbit lebih dari satu sertipikat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses permohonan konversi yang dilakukan dengan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dan faktor yang mengakibatkan terjadinya overlaping tanah berkaitan dengan permohonan konversi pengakuan hak dan penyelesaiannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon serta bentuk penyelesaian secara mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang didukung dengang data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam mendiskripsikan permasalahan penelitian dengan hasil penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) proses permohonan konversi yang dilakukan dengan pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon memerlukan proses yang panjang dan rumit. Apalagi data-data yang alas haknya menunjuk pada pethuk /girik, bukti peralihannya banyak yang tidak terdaftar dengan jelas; 2) apabila dikaji maka faktor utama penyebab terbitnya sertipikat ganda adalah dari administrasi Kantor Pertanahan sendiri, yaitu karena tidak dipetakannya Gambar Situasi bidang-bidang tanah ke dalam suatu peta yang memenuhi syarat teknis; 3) Bentuk penyelesaian sertipikat secara mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon adalah membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal- hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan,persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan.