EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENGAWASAN NOTARIS (Studi Kota Ambon)

Abstract

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi perlu orang lain, dan berusaha berhubungan dengansesama, kaitannya dengan kepastian hukum. Salah satu di lakukan dengan adanya peran Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastiandan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Notaris ,maka sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan. Tujuan daripengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang terhadap para Notaris, agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat umum. Dengan adanya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan pelaksanaanya dengan mengaturtanggungjawabdankewajibanMajelisPengawasNotaris, jelas dalam pengawasan termasuk Pengawasan di Kota Ambon dan kendala-kendala yang dihadapioleh Majelis Pengawas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis Empiris, dengan mengkaji data primer dan data sekunder, yang dianalis secara kualitatif. Untuk memperkuat penelitian makadiadakan wawancara dengan pihak terkait di Lokasi Penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Di Kota Ambon belum memiliki Majelis Pengawas Daerah, yang adahanya Majelis Pengawas Wilayah Maluku dandalam pengawasan Notaris di Kota Ambon, Majelis Pengawas Wilayah Notaris belum dapat melaksanakan pengawasan sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena mempunyai kendala yaitu Majelis Pengawas Wilayah belum dilantik, waktu, dan adanya prasarana yang belum memadai. Langkah-langkah yang harus di lakukan melantik Majelis Pengawas Wilayah Notaris Maluku, sehingga dapat melakukan tugasnya, dan menjalankan tugas tidak asal asalan, dana yang di berikan untuk Maluku, harus diperhitungkan dengan kondisi wilayah provinsi Maluku.