AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “SARI MANDIRI” (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR : 06/Pailit/PN.Smg/2009)

Abstract

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum. Koperasi sebagai suatu perusahaan harus menjalankan usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomis, meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal. Perusahaan sebagai bentuk badan hukum dalam hal ini koperasi dapat dinyatakan pailit. Permasalahan seperti ini pun juga menimpa koperasi SIMPAN PINJAM “SARI MANDIRI” yang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009 dinyatakan pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan pailit pada koperasi simpan pinjam Sari Mandiri terhadap para anggota koperasi serta untuk menganalisis kewenangan kurator dalam rangka pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit koperasi simpan pinjam Sari Mandiri Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan sumber data primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009 sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari keperpustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian data yang diperoleh di analisa secara kualitatif guna menjawab permasalahan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) seluruh harta pailit diinventarisir oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas dalam perkara kepailitan serta KSP Sari Mandiri harus melunasi tagihan atau piutang KSP Sari Mandiri kepada para kreditor, kemudian para anggota koperasi ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. (2) Kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit KSP Sari Mandiri tetap memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 UUK dan PKPU dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor 06/pailit/PN.Niaga.Smg/2009, meskipun tidak diatur dalam Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 269/M/IX/1994.