PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DI BRI CABANG BOGOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Penelitian ini diselenggarakan untuk mengetahui beberapa hal, pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank dan persyaratan apa yang dicantumkan dalam perjanjian di Bank BRI Cabang Bogor. Kedua, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak nasabah Bank BRI Cabang Bogor selaku debitor dalam perjanjian baku menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penelitian yang diselenggarakan ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan atau mengutamakan data primer atau data lapangan. Disamping itu, guna melengkapi data primer dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai pelengkap. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Perjanjian kredit antara nasabah debitor dengan bank pemerintah dibentuk atas dasar kesepakatan (konsensualisme). Begitu juga tentang rumusan klausula baku pada perjanjian kredit yang dibuat bank pemerintah belum memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang- undang Perlindungan Konsumen. Kemudian adalah batal demi hukum (Null and Void). Secara yuridis dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian antara pihak – pihak dan perjanjian kredit yang demikian itu menuntut hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selama penelitian belum ada nasabah debitor yang merasa keberatan keberadaan klausula baku tersebut, ini berarti nasabah debitor menerima akan keberadaan klausula-klausula baku tersebut khususnya peningkatan suku bunga maka dengan demikian ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut perlu dipertimbangkan lagi.