KEDUDUKAN NOTARIS SELAMA MENJABAT BUPATI

Abstract

Seorang notaris yang menjabat sebagai bupati, memiliki konseksuensi yuridis. Tujuan penelitian mengetahui status hukum, pertanggungjawaban akta notaris serta akibat hukum bagi seorang notaris yang menjabat sebagai bupati. Pendekatan penelitian yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, bahan dan data diperoleh melalui library research dan field research, dengan alat pengumpul kajian dokumen, wawancara dan kuesioner. Daerah penelitian Kabupaten Kubu Raya dengan informan mereka yang terkait ketika notaries menjabat sebagai bupati. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui, kedudukan seorang notaris yang menjabat sebagai bupati adalah tetap sebagai notaris yang menjalani cuti selama 5 (lima) tahun kepada Majelis Pengawas Pusat, akta notaris yang dibuat sebelum maupun sesudah menjabat sebagai bupati merupakan tanggung jawab pembuat akta yang bersangkutan, dan notaries yang menjabat sebagai bupati selama 2 (dua) bulan tidak menunjuk notaris pengganti diberikan sanksi berupa teguran lisan. Disarankan kepada notaris yang rangkap jabatan untuk segera menunjuk notaris pengganti agar pelayanan pengguna jasa notaris tidak terganggu.