PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI THE FOREST TRUST (NON-PROFIT ORGANIZATION) KANTOR PERWAKILAN INDONESIA

Abstract

Laju perkembangan usaha yang sangat cepat membuat perusahaan menginginkan segala sesuatu dibuat dengan praktis salah satunya dengan membuat perjanjian kerja dalam bentuk baku yang dipandang relatif mudah bagi perusahaan. Secara teoritis dengan berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku, di dalam pembuatan perjanjian berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Namun pada kenyataannya, perjanjian kerja yang disodorkan kepada pekerja merupakan perjanjian baku yang mana tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi masing-masing pihak. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah apakah asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam permbuatan perjanjian kerja waktu tertentu di The Forest Trust dan apakah hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundangan ketenagakerjaan yaitu UU RI No. 13 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatf dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu di The Forest Trust tidak diterapkan sepenuhnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Di dalam perjanjian kerja waktu tertentu di The Forest Trust hanya memenuhi tiga kebebasan yaitu; kebebasan untuk membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan melakukan perjanjian dan menentukan bentuk perjanjian. Sedangkan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan cara membuat perjanjian tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dibuat secara sepihak dan dalam bentuk baku sehingga pekerja hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu menerima atau tidak menerima perjanjian itu. Lebih lanjut, ketentuan- ketentuan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban para serta adanya ketentuan masa percobaan bagi pekerja waktu tertentu yang mana tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.