AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG MELEWATI BATAS WAKTU DI KANTOR TOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

Abstract

Proses pendaftaran Hak Tanggungan yang melewati batas waktu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektifitas pemberlakuan jangka waktu tujuh hari dalam pengiriman APHT dan warkah lain dari Pejabat Pembuat Akta Tanah sampai kepada proses penyelesaian pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dan akibat hukum terhadap hak-hak kreditor. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektifitas pengiriman APHT dan warkah lain dari PPAT ke Kantor Pertanahan dan proses pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan serta akibat hukum apa yang muncul terhadap hak-hak kreditor. Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskritif analitis dengan metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif deskritif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Jangka waktu pelaksanaan pengiriman APHT dan warkah yang dibutuhkan untuk pendaftarannya pada Kantor Pertanahan cenderung tidak tepat waktu, dari 80 sampel permohonan, yang dilaksanakan sampai dengan hari ketujuh setelah penandatanganan APHT sebanyak 16 permohonan atau 20%, selebihnya 64 permohonan atau 80% dilaksanakan setelah hari ketujuh.(2) Proses pendaftaran Hak Tanggungan dalam daftar administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (4) UUHT tetapi secara faktual di lapangan pendaftaran Hak Tanggungan tidak tepat waktu,(3) akibat hukum ketidaktepatan waktu proses pendaftaran Hak Tanggungan terhadap hak- hak kreditor secara normatif, selama sertipikat Hak Tanggungan belum terbit, maka kedudukan kreditor sebagai kreditor konkuren, terbukanya kesempatan bagi pihak ketiga meminta peletakan sita oleh Pengadilan, jika debitor/pemilik jaminan dinyatakan pailit, obyek jaminan termasuk dalam boedel pailit. Secara empiris ,di Kabupaten Bekasi tidak ditemukan adanya penghentian pendaftaran Hak Tanggungan karena adanya peletakan sita atau putusan kepailitan.