ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DALAM PENERAPAN PRUDENT BANKING PRINCIPLE ( STUDI DI PT. BANK BUKOPIN TBK CABANG SEMARANG )

Abstract

Bank memiliki peran yang besar dalam lalu lintas bisnis, karena dibutuhkan oleh hampir semua pelaku bisnis. Hal ini yang mendorong pertumbuhan bisnis bank di Indonesia tumbuh dengan pesat, dan tak terelakan adanya persaingan antar bank yang semakin ketat. Bank Bukopin merupakan salah satu bank besar di Indonesia. Hal tersebut diduga karena Bank Bukopin telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan prudent banking principle di PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Semarang dan (2) proses analisa yuridis pada pemberian fasilitas kredit terhadap Debitor dikaitkan dengan penerapan prudent banking principle. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris. Obyek penelitian adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam pemberian fasilitas kredit oleh Bank Bukopin Cabang Semarang mencakup (a) Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai kredit dan perjanjian kredit, (b) Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diaplikasikan dengan adanya pasal amount clause dalam perjanjian kredit, (c) Penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan penilaian 6 C, pembentukan Satuan Kerja Penyelamatan Kredit, dan adanya pasal dispute settlement clause, (d) Sistem informasi debitur yang diaplikasikan dengan kelengkapan identitas debitur dan adanya pasal representation and warranties clause, dan (e) Penerapan prinsip mengenal nasabah yang diaplikasikan dengan UKPN dan adanya pasal representation and warranties clause dan negative clause. (2) Tanggung jawab Bank Bukopin Cabang Semarang dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit tertuang dalam pasal hak dan kewajiban bank.