TANGGUNG JAWAB KURATOR PADA KEPAILITAN PT. ARTA GLORY BUANA TERHADAP PARA KREDITOR (Studi Putusan Pailit Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/2008, Mahkamah Agung No. 917/K/Pdt.Sus/2008 dan Peninjauan Kembali No. 080/PK/Pdt.Sus/2009)

Abstract

Pailit merupakan salah satu langkah cepat kreditor untuk meminta pelunasan utang terhadap debitor. Pada kasus PT. Arta Glory Buana, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pekerja atau karyawan terhadap pemenuhan haknya melalui Pengadilan Niaga Surabaya. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pailit tersebut karena telah terbukti secara sederhana sesuai dengan syarat pokok pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan tersebut menyebabkan terjadinya proses kepailitan melalui pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit PT. Arta Glory Buana oleh Kurator dan pembagiannya terhadap para kreditor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab kurator pada kepailitan PT. Arta Glory Buana terhadap para Kreditor (Putusan Peninjauan Kembali No. 080 PK/Pdt.Sus/2009) dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kurator PT. Arta Glory Buana pada pemberesan harta pailit (Putusan Peninjauan Kembali No. 080 PK/Pdt.Sus/2009). Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab kurator pada kepailitan PT. Arta Glory Buana terhadap para Kreditor dan kendala-kendala yang dihadapi kurator PT. Arta Glory Buana pada pemberesan harta pailit (Putusan Peninjauan Kembali No. 080 PK/Pdt.Sus/2009). Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan bertumpu pada data sekunder. Berdasarkan penelitian, ternyata Putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/2008, Mahkamah Agung No. 917/K/Pdt.Sus/2008 dan Peninjauan Kembali No. 080/PK/Pdt.Sus/2009 yang mengabulkan permohonan para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT. Arta Glory Buana tidak serta merta membuat para pekerja mendapatkan haknya. Pembagian harta pailit melalui lelang berdasarkan peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa kreditor pemegang hak jaminan atau kreditor separatis mendapatkan hak untuk didahulukan. Tentu saja kondisi ini menyebabkan tugas dan tanggung jawab dari Kurator semakin berat. Menurut penulis, seharusnya pihak pekerja atau karyawan lebih mendapat haknya. Posisi Pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang sebagai Kreditor Preferen (didahulukan) harus dipertegas lagi di dalam Undang-Undang sejauh mana pemenuhan hak-hak pekerja dapat tercapai. Terhadap Kurator, perlu dibuat batasan secara formil dan jelas apabila terjadi kerugian terhadap kreditor yang disebabkan oleh pembagian harta pailit berdasarkan peraturan yang berlaku apakah dapat dikategorikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian kurator dalam melaksanakan tugasnya.