PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM PELAKSANAAN KREDIT PEMILIKAN APARTEMEN (KPA)

Abstract

Satuan Unit Apartemen dalam rumah susun mempunyai pengertian sebagai satuan rumah susun yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum debitor apabila developer tidak dapat menyelesaikan pembangunan apartemen tepat pada waktunya, sesuai dengan yang dijanjikan dan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan hukum anatara para pihak dalam melakukan Perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Objek yang menjadi penelitian adalah Apartemen yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum selesai sepenuhnya yaitu “Apartement The Royale Springhill Residences” (Apartemen The Royale) berlokasi di Jalan Benjamin Suaeb Blok D7, kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Salah satu metoda pembayaran dalam melakukan pembelian unit apartemen dapat menggunakan fasilitas kredit dari bank, yang disebut dengan fasilitas “Kredit Pemilikan Apartemen” (KPA), dimana calon pembeli akan membayar unit apartemen yang dibangun oleh developer dengan kredit dari bank, dan developer akan menjamin pihak Bank dengan dibuat dokumen yang disebut “buy back guarantie”, di dalamnya menjelaskan bahwa developer adalah sebagai penjamin debitor apabila lalai mejalankan kewajibannya kepada pihak bank. Perlindungan hukum kepada debitor dalam UU konsumen dapat diterapkan dalam kasus ini hanya dengan melakukan tuntutan ganti kerugian kepada developer, dan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri, dan apabila developer dalam pailit maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan keputusan Pengadilan Niaga, dan Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga akan melaksanakan pemberesan kewajiban developer dalam pailit tersebut, termasuk dalam melanjutkan pembangunan apartemen yang belum diselesaikan tersebut sampai dengan pelaksanaan akta jual beli dan balik nama sertipikat kepada pembeli yang dirugikan tersebut.