PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 (STUDI DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG)

Abstract

Lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, sehingga timbul permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemenang lelang, dan hambatan apa saja yang timbul dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pemenang lelang serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT, mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pemenang Lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT dan untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pemberian perlindungan hukum pemenang lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT serta upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara, hasilnya dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT di KPKNL Semarang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 dan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2010. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pemenang Lelang yaitu berupa pemberian ganti kerugian. Hambatan dalam pemberian ganti kerugian terhadap Pemenang Lelang yaitu, apabila Penjual tidak mau memberikan ganti kerugian. Upaya untuk mengatasinya yaitu melakukan gugatan ganti kerugian terhadap Penjual. Hambatan kedua yaitu tidak adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang. Upaya untuk mengatasinya yaitu dengan membuat peraturan perundangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pemenang lelang. Saran bagi pejabat lelang, risalah lelang ke depan sebaiknya memuat klausul-klausul tertentu yang memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Bagi pembentuk undang-undang, perlu dibuat perundangan tentang lelang dengan menekankan tanggung jawab penjual atas keabsahan dokumen barang yang akan dilelang.