MODEL IDEAL MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS SEBAGAI BADAN YANG MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP NOTARIS (Studi di Kota Semarang)

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum, yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, untuk mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain. Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Problem yang dihadapai saat ini adalah Kinerja notaris yang kurang mampu melakukan tugasnya secara profesional dan adanya fakta dijumpai kasus malapraktik dan akta berpotensi konflik. Sehingga dari jabatan notaris yang seharusnya mampu memprotek terjadinya konflik, justru terjebak pada pembuatan akta yang berujung pada konflik. Tujuan dibuatnya akta notaris adalah agar tidak menimbulkan konflik dimudian hari, tetapi pada faktanya dengan terabaikannya kode etik serta peran tugas pengawasan dan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, maka tugas dan tujuan tersebut jauh dari harapan, sehingga fungsi hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan serta Keseimbang) belum tercapai. Perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan normatif dan metode yuridis empiris. Peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Semarang, khususnya Majelis Pengawas Daerah, INI dan Kantor-kantor Notaris di Kota Semarang. dan penelitian ini difokuskan pada Model Ideal Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebagai Badan Yang Melakukan Pengawasan Dan Pemeriksaan Terhadap Notaris, termasuk permasalahan dan solusinya dalam menyingkapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap tugas Notaris di Kota Semarang ? dan Bagaimana model pengawasan terhadap Notaris? Pembahasan masalah tersebut diharapkan dapat merekomendasikan perlunya payung hukum yang jelas dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, agar Notaris memenuhi persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku demi pengamanan kepentingan masyarakat umum.