PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN JASA PENILAI DALAM MENILAI JAMINAN PROPERTI

Abstract

Perusahaan Jasa Penilai merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat dalam menilai properti.Dalam kegiatannya perusahaan jasa penilai dapat memberikan estimasi nilai suatu asset/harta kekayaan suatu benda yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan.Perusahaan jasa penilai dalam mengestimasi nilai suatu asset/harta kekayaan suatu benda, berpedoman pada ketentuan yang mengatur kegiatan penilaian tersebut.Dalam hal ini dapat dilihat dari ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).Dalam menilai suatu aset/harta kekayaan milik debitur, pihak kreditur meminta perusahaan jasa penilai memberikan estimasi nilai suatu jaminan milik debitur, guna memperoleh berapa besar nilai jaminan milik debitur dapat dijaminkan bagi pelunasan hutang debitur tersebut. Dalam kenyataannya permintaan penilaian asset/harta kekayaan yang dilakukan oleh penilai seringkali mendapat perhatian dalam menilai suatu estimasi nilai, dimana data-data yang diminta oleh pihak penilai disalahartikan dan seringkali oleh pihak yang berkepentingan mengkondisikan sedemikian rupa data tersebut, sehingga penyembunyian informasi/data menimbulkan kurang objektifnya suatu estimasi yang dilakukan oleh penilai, mengakibatkan seolah-olah pihak penilai bersalah dalam mengestimasi nilai suatu asset/harta kekayaan suatu benda yang dijaminkan. Untuk mengatisipasi suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pemberi tugas tersebut, perlu suatu perlindungan hukum bagi perusahaan jasa penilai agar apa yang diestimasikan nilai aset/harta kekayaan suatu benda yang dijaminkan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti perlindungan hukum perusahaan jasa penilai dalam menilai jaminan properti. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa penilai dalam menilai jaminan properti, hanya tindakan pencegahan (preventif) dalam Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dimana kedua ketentuan tersebut belum memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak lebih dari sebuah pedoman dan peringatan yang perlu dipatuhi tanpa harus mendapat sanksi hukum.