TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA (Studi Kasus : Penetapan No.161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR)

Abstract

Semakin banyaknya penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda-beda pula yang menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadi perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang berbeda agamanya. Undang-Undang Perkawinan sendiri hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama. Dengan mengetahui sejauh mana kekuatan atau pengaruh pengaturan perundang-undangan mengenai perkawinan antar agama sesudah tahun 1974 dimana lahirnya unifikasi peraturan perundangan tentang perkawinan. Permasalahan yang timbul adalah pertimbangan hukum dari Hakim dalam pemberian penetapan perkawinan beda Agama dalam Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR dan akibat hukum terhadap perkawinan setelah adanya kedua penetapan tersebut. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertimbangan hukum dari Hakim dalam pemberian penetapan perkawinan beda Agama dalam Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR dan mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan setelah adanya kedua penetapan tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengabulkan permohonan menggunakan kembali Peraturan Perkawinan yang lama yaitu Staatblad 1898 No. 158 dan Pengadilan Negeri Bogor menggunakan dasar Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, akibat hukum yang ditimbulkan pada Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST tidak dapat digunakan dan diterapkan di kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi mereka dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR para pemohon diberi ijin untuk menikah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Bogor, sehingga perkawinan mereka memperoleh perlindungan hukum dengan sendirinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedua Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan negeri Bogor mengabulkan permohonan dan memberikan izin perkawinan beda agama dan akibat hukum Penetapan No. 161/PDT.P/2001/PN.JKT.PST tidak dapat digunakan dan diterapkan di kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, dan Penetapan No. 111/PDT.P/2007/PN.BGR para pemohon diberi ijin untuk menikah dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Bogor.