AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) telah disahkan pada 16 Agustus 2007 dan berlaku sejak tanggal disahkan. Untuk PT yang akan didirikan, pendiriannya harus didasarkan pada ketentuan yang ada dalam UUPT, sedangkan PT yang telah ada sebelum UUPT ini disahkan harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan UUPT (Pasal 157 ayat 3 UUPT) permasalahan yang perlu dikaji adalah akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan pengesahan dan belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar setelah diundangkannya UUPT 40 Tahun 2007 dan tanggung jawab Direksi yang tidak melaporkan perubahan anggaran dasar PT X melalui SABH yang mengakibatkan PT tersebut tidak terdaftar dalam SABH sehingga gagal untuk disesuaikan dengan UUPT 40 Tahun 2007 Tujuan peneltian tesis ini adalah mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan pengesahan dan belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar setelah diundangkannya UUPT dan tanggungjawab Direksi Perseroan yang tidak melaporkan perubahan anggaran dasar PT X melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang mengakibatkan PT tersebut tidak terdaftar dalam Sistem Adminsitrasi Badan Hukum sehingga gagal untuk disesuaikan dengan UUPT. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal), karena penelitian ini menyangkut konsekuensi perubahan undang-undang perseroan terbatas sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sekaligus pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum nya menurut Pasal 157 ayat (4), Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan,. Namun dalam UUPT tidak ditentukan, bahwa anggaran dasar yang terlambat disesuaikan tidak boleh menyesuaikan anggaran dasarnya lagi setelah lewat masa peralihan dan untuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah (barang tidak bergerak) harus tetap selalu mengikuti adanya perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan undang-undang perseroan terbatas, agar Perseroan tersebut tetap diakui keberadaannya (eksistensinya), walaupun Perseroan tersebut telah berhenti beraktifitas atau telah non aktif. seorang direksi yang yang tidak melaporkan perubahan anggaran dasar Pt X melalui SABH yang mengakibatkan PT tersebut tidak terdaftar dalam SABH sehingga gagal untuk disesuaikan dengan (UUPT) merupakan direksi yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga bisa dikualifikasi tidak beritikad baik dan lalai dalam mengurus perseroan. Pertanggung jawaban seorang direksi yang demikian sebagaimana disebutkan diatas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya