EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE EKSEKUSI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG BANGKO PROVINSI JAMBI

Abstract

Kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Bangko tidak selamanya berjalan dengan baik, adakalanya terjadi kredit bermasalah atau kredit macet. Salah satu upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank adalah dengan cara mengeksekusi jaminan kredit yang dibebankan dengan Hak Tanggungan melalui Parate eksekusi (eksekusi lansung) melalui pelelangan umum. Untuk itu judul penelitian ini adalah Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Bangko Provinsi Jambi. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Bangko serta apakah pengosongan terhadap objek Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui permohonan saja atau melalui gugatan di Pengadilan Negeri Bangko. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Parate eksekusi dan pengosongan objek Hak Tanggungan. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menerapkan suatu peraturan hukum positif di dalam praktek guna memperoleh data yang akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Agar dapat memperoleh berbagai data yang ada, dibutuhkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan mencakup berbagai bahan hukum untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank adalah melalui cara Parate eksekusi (eksekusi lansung) melalui pelelangan umum atau tanpa perantar/pertolongan hakim dan tidak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBg yang mengharuskan melalui perantara/pertolongan hakim. Pelaksanaan Parate eksekusi terkendala secara yuridis berdasarkan penjelasan umum angka 9 yang kemudian ditegaskan Pasal 26 Undang- Undang Hak Tanggungan, yang mengharuskan Parate eksekusi sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBg yang kemudian mengharuskan eksekusi melalui perantara/pertolongan hakim. Sehingga hal ini tidak memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap pelaksanaan Parate eksekusi.