Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan (Analisis Putusan Pailit Mahkamah Agung Nomor 018 K/N/2007)

Abstract

Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan (Analisis Putusan Pailit Mahkamah Agung Nomor 018 K/N/2007) meneliti ketentuan yang berbeda dalam UU Kepailitan dengan UU Hak Tanggungan mengenai masa tangguh hak eksekusi kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor yang diutamakan. Tesis dilengkapi analisis putusan pailit Mahkamah Agung terhadap PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang berperkara dengan UD. ALRINDO menyangkut jual beli, bukan Hak Tanggungan karena menurut penulis di masyarakat lebih banyak perkara kepailitan yang menyangkut jual beli. Tujuan penelitian tesis untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit debitor terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan, penyelesaian yang dapat ditempuh oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal adanya pengaturan yang berbeda dan analisis putusan pernyataan pailit Mahkamah Agung No. 018/K/N/ /2007 terhadap PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang berperkara dengan UD. ALRINDO. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan, Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58. Pasal 56 ayat (2) mengatur masa tangguh 90 hari dalam pelaksanaan eksekusi hak kreditor pemegang Hak Tanggungan yang bertujuan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit atau untuk memungkinkan Kurator melaksanakan fungsinya secara optimal sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1). Hakim Pengadilan Niaga dalam penetapan putusan bersandar pada UU Kepailitan karena mengacu pada asas hukum lex posteriori derogate legi priori sehingga kreditor pemegang Hak Tanggungan tetap dapat melaksanakan hak eksekusinya. Putusan pailit Mahkamah Agung terhadap PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang berperkara dengan UD. ALRINDO menggunakan sistem pembuktian sederhana telah terpenuhi, syarat pertama, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta syarat kedua, adanya dua kreditor atau lebih dapat dibuktikan.