PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT OSING

Abstract

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga. Oleh karena itu, pengangkatan anak telah menjadi suatu lembaga hukum tersendiri dalam hukum keluarga, dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Lembaga pengangkatan anak tersebut akan berkembang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri, sesuai dengan fakta yang menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat . Dalam hal ini dapat diangkat dua permasalahan: (1) apakah Hukum Adat Osing masih digunakan dalam menentukan hak mewaris bagi anak angkat; (2) bagaimana peran Notaris pada lembaga pengangkatan anak untuk melaksanakan ketentuan hak mewaris bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya menurut hukum adat osing, dengan tujuan untuk mengetahui dan membahas kedudukan dan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Osing dan mengetahui serta mendalami peranan Notaris pada lembaga pengangkatan anak terhadap pelaksanaan hukum waris adat Osing. Penelitian ini menggunakan metode komparatif/metode perbandingan, dimana cara kerjanya didukung oleh metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pencatatan-pencatatan baik dari bahan-bahan yang harus diteliti di lapangan maupun yang telah ada dalam kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak angkat dalam masyarakat Osing mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tua angkatnya yang berupa harta gono-gini. Anak angkat juga diperbolehkan/mempunyai peluang untuk meminta bagian dari harta asal dengan ketentuan harus ada persetujuan dari para ahli waris lainnya baik dari kerabat Bapak maupun kerabat Ibu melalui musyawarah, namun jika ada anak kandung maka bagian yang diperoleh anak angkat adalah 1/3 (sepertiga) bagian (tidak mutlak). Dalam melaksanakan ketentuan hak mewaris tersebut diperlukan adanya peran Notaris yang saat ini arti penting dari peran Notaris tersebut mulai disadari oleh masyarakat (pribumi/bumiputera) yang dahulu baginya tidak diberlakukan ketentuan staatsblad 1917 nomor 129, baik dalam proses pra pengangkatan anak, pengangkatan anak dan pasca pengangkatan anak sebagaimana yang dikonstantir oleh Mahkamah Agung dalam SEMA-RI nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI nomor 6 tahun 1983. Untuk itu diperlukan suatu pembenahan pada sistem hukum Pengangkatan Anak di Indonesia terutama substansi pada tahap pra pengangkatan anak, pengangkatan anak dan pasca pengangkatan anak dengan diterbitkannya perundangan khusus yang mengatur pengangkatan anak, yang memberikan mekanisme jelas terhadap profesi-profesi hukum yang berkaitan dengan lembaga pengangkatan anak, khususnya profesi Notaris.