TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN TERHADAP TERBITNYA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DAN UPAYA PENCEGAHANYA (Studi Pada Di Kantor Pertanahan Kota Adminitratif Jakarta Timur)

Abstract

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar. Salah satu permasalahan pendaftaran tanah yang timbul adalah adanya surat tanda bukti hak atas tanah ganda (sertipikat hak atas tanah ganda) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Masalah sertipikat hak atas tanah ganda ini sering menjadi masalah pertanahan yang sulit diselesaikan, karena dalam satu bidang tanah seharusnya tidak boleh terbit lebih dari satu sertipikat.Sertipikat ganda adalah sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Iebih dari satu terhadap bidang tanah yang sama, dalam hal ini subjek haknya bisa sama atau berlainan, objek haknya bisa tumpang tindih secara menyeluruh atau tumpang tindih sebagian. Terbitnya sertipikat hak atas tanah ganda dapat memberikan peluang kepada pihak- pihak yang ingin mengambil keuntungan darinya yang sekaligus merugikan pihak lain, dan menimbulkan sengketa yang sering harus diselesaikan melalui lembaga peradilan. Salah satu amar putusan pengadilan antara lain berisi perintah untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah dan terhadap putusan ini, secara administratif, harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang serta merta membatalkan sertipikat hak atas tanah. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis adalah untuk mengetahui tanggung jawab Kantor Pertanahan atas terbitnya sertipikat hak atas tanah ganda dan akibat hukum terhadap kedudukan pemegang hak atas tanah yang sertipikatnya dibatalkan apabila terjadi pembatalan sertipikat hak atas tanah ganda serta penyelesaian hukum terbitnya sertipikat ganda termasuk upaya pencegahannya sesuai dengan kepastian hukum yang menjamin hak-hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empris, adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang tanggung jawab Kantor Pertanahan atas terbitnya sertipikat hak atas tanah ganda Hasil kajian ini menunjukan bahwa tanggung jawab Kantor Pertanahan atas terbitnya sertipikat hak atas tanah ganda tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata. Akibat hukum terhadap kedudukan pemegang hak atas tanah yang sertipikatnya dibatalkan apabila terjadi pembatalan sertipikat hak atas tanah ganda masih dapat diajukan gugatan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan haknya atas keputusan tersebut. Sertipikat yang dibatalkan oleh lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak menghapus / menghilangkan hak keperdataan seseorang sedang Putusan lembaga Peradilan Perdata yang membatalkan hak keperdataan seseorang atas suatu bidang tanah akan dapat membuat sertipikat tersebut menjadi tidak rnempunyai kekuatan hukum.