PERLINDUNGAN HUKUM KREDIT DALAM PERJANJIAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDY KASUS DI PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG DKI JAKARTA)

Abstract

Perjanjian kredit di Lembaga pembiayaan sangat beresiko apabila tidak ada pengikatan jaminan, karena benda yang menjadi objek pembiayaan adalah barang bergerak, lembaga pembiayaan pada umumnya hanya menggunakan jaminan umum, jaminan umum ini tidak memposisikan lembaga pembiayaan sebagai kreditor preferent, tentunya menimbulkan persoalan tersendiri saat terjadi wanprestasi dimana lembaga pembiayaan sebagai kreditor konkuren tidak memiliki hak-hak istimewa sebagaimana yang diberikan oleh Undang-undang Fidusia, perlawanan hukum bukan hanya dilakukan oleh debitor tetapi juga kreditor lainnya. Posisi hukum lembaga pembiayaan tersebut dalam bentuk perjanjian kredit tanpa didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia perlu dijadikan analisa agar tidak menimbulkan kerugian dipihak kreditor, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana penulis terlebih dahulu meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan yang akan digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dengan melakukan wawancara dan fakata serta pendapat maupun persepsi diri dan saran responden . Hasil Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan pendapat hukum didasarkan atas perkembangan kebutuhan masyarakat yang tidak melemahkan posisi kreditor yang sangat berperan dalam pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga keberadaan lebaga pembiayaan dapat menjadi mitra bisnis yang juga memberikan keuntungan kepada masyarakat luas. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum kredit dalam perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah bersifat perlindungan umum dimana ketentuannya mengacu pada ketentuan umum yaitu Pasal-pasal yang mengatur tentang perikatan,orang,benda dan jaminan umum.