PERKEMBANGAN PENGERTIAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DI INDONESIA

Abstract

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada aspek kehidupan ekonomi, terutama di kalangan dunia usaha. Banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan untuk bertahan, terlebih lagi mengembangkan usahanya. Perusahaan bahkan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditor dirugikan secara ekonomis. Dalam kondisi seperti ini, hukum Kepailitan, diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang – piutang antara Debitor dan para Kreditornya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan pengertian utang dalam berbagai kasus kepailitan menurut Hakim-Hakim Niaga, terutama Mahkamah Agung serta untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan-pertimbangan yuridis dan alasan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung berkaitan dengan perkembangan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) pengertian utang dalam kepailitan telah mengalami perkembangan terutama dalam UU No. 37 Tahun 2004 bahwa pengertian utang telah diatur secara tegas, sehingga memudahkan hakim niaga dan hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara kepailitan.