PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBATASAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Abstract

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dilaksanakanlah pembangunan, dalam hal melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana, dana tersebut diperoleh melalui lembaga perbankan, perbankan dapat memberikan dana/kredit apabila tersedia agunan sebagai jaminan pelunasan utang. Lembaga jaminan di mana tanah sebagai agunannya disebut Hak Tanggungan yang di atur dalam undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Dalam pembebanan Hak Tanggungan undang-undang telah menentukan jangka waktu pendaftarannya pada Kantor Pertanahan yaitu selama 7 hari. Hal tersebut sulit untuk dipenuhi oleh Kantor Pertanahan sendiri, maka ditarik suatu permasalahan mengenai pelaksanaan pembatasan jangka waktu pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan perlindungan hukum bagi para pihak apabila jangka waktu pendaftaran tersebut tidak dapat dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pembatasan jangka waktu pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan untuk memperjelas perlindungan hukum terhadap para pihak apabila jangka waktu pendaftaran Hak Tanggungan tersebut tidak dapat dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan pelaksanaan pembatasan jangka waktu pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Tengah belum dapat dilaksanakan sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Hal ini disebabkan karena banyaknya volume kerja pada Kantor Pertanahan tersebut sedangkan jumlah sarana dan tenaga kerja yang sedikit. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal jangka waktu pendaftaran Hak tanggungan tersebut tidak dapat terpenuhi telah ditentukan oleh Undang-Undang, namun dalam praktiknya belum ada PPAT maupun Pejabat Kantor Pertanahan yang diberikan sanksi sesuai yang telah ditentuakan oleh Undang-Undang.