TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN ATAS PERBEDAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomer:152/Pdt.G/1994/PA.Ska dan Pengadilan Negeri Nomer:48/Pdt.G/2002/PN.Ska)

Abstract

Pada hakekatnya manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena dengan perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadi masyarakat.. Perkawinan menurut UU No, 1/1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ada beberapa bagian di dalam masyarakat yang gagal mempertahankan keutuhan perkawinannya. Bila perkawinan putus karena perceraian maka muncul berbagai macam masalah antara lain mengenai harta bersama. Yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Dualisme putusan pengadilan di satu tingkat Pengadilan yang sama antara Putusan Pengadilan Agama Nomer : 152/Pdt.G/1994/PA.Ska dan Pengadilan Negeri Nomer : 48/Pdt.G/2002/Pn.Ska mengenai pembagian Harta Perkawinan, menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan bilamana putusan Mahkamah Agung tersebut diikuti dan dipedomani oleh putusan dalam perkara yang sama, maka putusan tersebut akan dijadikan yurisprudensi. Dalam kajian teori, yurisprudensi bertujuan untuk menetapkan standar hukum yang sama mengenai perkara yang sama. Perwujudan Standar Hukum melalui yurisprudensi diharapkan dapat menciptakan suasana “Unified legal opinion (persepsi hukum yang sama) diantara seluruh Pengadilan dan para Hakim dalam penyelesaian perkara yang sama”. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan sociological jurisprudence, karena peneliti dalam melakukan penelitian berusaha untuk menemukan hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. yuridis normatif, yaitu penelitian yang lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dari narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif agar didapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif analisis.