MEMBANGUN ASAS-ASAS PEMIDANAAN DALAM KERANGKA PANCASILA

Abstract

Sistem pemidanaan berkarakter Indonesia diwarnai karakter yang bersifat religius-komunal yang tercermin dan terkristal di dalam nilai-nilai Pancasila.Sistem pemidanaan ini seharusnya melandasi sistem pemidanaan saat ini sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana dengan memberikan keadilan substantive yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan : 1). Asas-asas pemidanaan apa sajakah dalam pemidanaan berperspektif nilai-nilai Pancasila? 2). Bagaimanakah sinkronisasi asas-asas pemidanaan di dalam KUHP/WvS (setelah disesuaikan dengan kondisi Indonesia merdeka) dan RUU KUHP dengan asas pemidanaan berperspektif Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai hukum yang hidup. 3). Bagaimanakah memformulasikan (in abstracto) asas-asas pemidanaan berperspektif nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan sistem pemidanaan nasional? Penelitian disertasi ini berjenis kualitatif dengan pendekatan sociolegal philosophy hermeneutics research (sosiolegal filosofis). Dengan pendekatan ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Asas-asas pemidanaan berperspektif Pancasila mewarnai semua sub sistem pemidanaan yang terdiri atas sub sistem perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban, pidana, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan berintikan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban/keluarga korban dan masyarakat. Titik berat pada upaya pemulihan keseimbangan kosmos dalam masyarakat. Sementara itu KUHP (WvS) berintikan pada asas legalitas formal yang berorientasi pada perbuatan, sehingga dalam pemidanaan kurang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban dan masyarakat. Pemidanaan sangat rigid/kaku.RUU KUHP sudah memenuhi syarat sebagai sistem pemidanaan berkarakter Indonesia, namun masih belum sinkron dengan beberapa asas pemidanaan berperspektif Pancasila seperti : asas pertanggungjawaban pidana kolektif,asas pertanggungjawaban pidana struktural/fungsional. Asas pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan anak dibawah umur, asas penempatan hak korban untuk menyatakan kerugian akibat tindak pidana dalam pertimbangan pemidanaan dan asas-asas pemidanaan lainnya yang belum terakomodasi di dalam RUU KUHP. Oleh karena itu perlu diformulasikan asas-asas pemidanaan berperspektif Pancasila yang belum terakomodasi di dalam RUU KUHP dengan berbagai ketentuan formulasinya. Selanjutnya para legislator perlu untuk merevisi KUHP dan menambahkan asas-asas pemidanaan berperspektif Pancasila yang belum diakomodasi di dalam RUU KUHP, agar dijadikan asas dalam penyusunan sistem pemidanaan masa mendatang.