UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PERLINDUNGAN SENI TARI DAYAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Abstract

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya karya seni tari yang ditetapkan sebagai karya Seni budaya yang dilindungi telah diakui/diplagiat sebagai hasil karya seni tari negara lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimatan Timur dalam melindungi dan melestarikan seni tari Dayak. Telah sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan faktor apa yang menyebabkan timbulnya pelanggaran, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan sample non random purposive sampling (sample bertujuan), karena objek yang diteliti jumlahnya sedikit, untuk itu akan diteliti semua agar dapat menjawab permasalahan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi untuk menggali data primer dari lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data skunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan adalah perubahan/ pengalih wujudan seni tari Dayak di provinsi Kalimatan Timur tidak berdasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan manfaat dan ekonomis, dan hal itu tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menetapkan sebaliknya. Adapun faktor penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta karya seni tari dayak adalah kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparatur terkait, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan sanksi yang relatif masih ringan, kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya-upaya pelestarian terhadap seni tari Dayak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran terhadap karya seni tari Dayak adalah melakukan kerjasama dan koordinasi antara lembaga dan aparatur terkait, memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas, memberdayakan seni tari di taraf international misalnya dengan cara mengajukan hak Ciptanya di tingkat international, meningkatkan peran serta Departemen Pariwisata dalam rangka pelestarian karya seni tari Dayak. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa upaya pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap karya seni tari Dayak di provinsi Kalimatan Timur belum terlaksana sebagaimana seharusnya berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta di Indonesia.