EKSISTENSI AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT NOTARIS DALAM KAITAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR. 209 / K / TUN / 2004)

Abstract

Perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan anggaran dasarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang dihadiri oleh Notaris, Notaris berkewajiban untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung dan memperhatikan syarat formalitas pelaksanaan RUPS agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. Adapun akibat hukum pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan adalah segala tindakan yang menyertai pelaksanaan RUPS tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam praktik hal ini terjadi pada pelaksanaan RUPS PT Pusakamegah Buminusantara (PT PMBN) yang pelaksanaan RUPS nya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Akta Berita Acara RUPS PT PMBN Nomor 40 tanggal 21 Mei 2003 oleh Notaris Theresia Lusiati Rahayu,S.H., berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 42/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2004 dinyatakan tidak sah, dikarenakan akta Notaris tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan RUPS yang terbukti cacat hukum sehingga tidak memenuhi syarat otentisitas pembuatan suatu akta Notaris