PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK MILIK PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD. BPR BKK PURWODADI

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan saat debitor wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; serta Penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditor ketika debitor wanprestasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan dengan objek milik pihak ketiga dalam perjanjian kredit di PD. BPR BKK Purwodadi apabila debitor wanprestasi, ditinjau dari peraturan-perundangan dan pelaksanaannya Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil yang diperoleh berupa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor saat debitor wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, dapat secara langsung melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan piutang kreditor. Serta penafsiran dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditor, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 1 tentang hak preference seorang kreditor; Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang eksekusi Hak Tanggungan; Pasal 11 ayat (2) tentang janji yang harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk melindungi kreditor ketika debitor wanprestasi, serta ketentuan Pasal 7 tentang asas droit de suite yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap menjamin objeknya sekalipun beralih kepada pihak ketiga sehingga akan tetap menjamin pelunasan piutang kreditur.