PERANAN BPN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT DECLARATOIR (Studi Kasus Putusan PN Semarang Nomor 102/Pdt.G/2004.PN.Smg)

EKO , JAUHARI (2011) PERANAN BPN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT DECLARATOIR (Studi Kasus Putusan PN Semarang Nomor 102/Pdt.G/2004.PN.Smg). Masters thesis, Diponegoro University.

[img]
Preview
PDF - Published Version
381Kb

Abstract

Dalam perkara pertanahan seorang penggugat secara mujur selalu "dimenangkan" gugatannya dikabulkan. Permohonan banding dan kasasi dari tergugat ditolak, namun dia mengalami kesulitan ketika memohon eksekusi terhadap putusan yang berisi kemenangannya tersebut karena situasi untuk eksekusi tidak mungkin dilaksanakan karena di atas tanah yang akan dieksekusi terdapat banyak orang yang menduduki termasuk mereka yang tidak digugat. Ketika dimohon eksekusi pengadilan menyatakan putusan yang memenangkan penggugat tidak dapat dieksekusi (non excutable) sehingga penggugat hanya mendapat kemenangan di atas kertas (dalam putusan) tetapi tidak dapat menguasai tanah yang digugatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan atas sengketa tanah yang bersifat declaratoir dan alasan BPN tidak dapat melaksanakan eksekusi putusan pengadilan atas sengketa tanah yang bersifat declaratoir, dilihat dari hukum tanah nasional serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, sedangkan analisa data yang digunakan analisis normatif dan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil kajian ini menunjukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan atas sengketa tanah yang bersifat declaratoir, berdasarkan ketentuan Romawi V angka 4 huruf d Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan khusus Nomor : 06/JUKNIS/D.V/2007 tentang Petunjuk Teknis Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan, maka BPN tidak dapat melaksanakannya dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa, dalam hal ini Penggugat selaku pemilik sah 6 (enam) sertipikat hak atas tanah yang disengketakan, hal ini dikarenakan Tergugat tidak mau menyerahkan ke-6 sertipikat tersebut, bahwa adanya sertipikat hak atas tanah pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain serta mencegah sengketa kepemilikan tanah

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Putusan, Declaratoir, Sengketa, Decision, Declaratoir, Dispute.
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:52019
Deposited By:Kenotariatan Hukum Undip
Deposited On:27 Feb 2017 09:20
Last Modified:27 Feb 2017 09:20

Repository Staff Only: item control page