PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH YANG DIATASNYA ADA BANGUNAN MILIK ORANG LAIN

Abstract

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Pada tanggal 19 April 1996 diundangkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau lebih singkatnya disebut UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan). UUHT berusaha memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak dalam memanfaatkan tanah sebagai obyek Hak Tanggungan. Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Pembebanan Hak Tanggungan yang diatasnya ada bangunan milik orang lain, 2). Bagaimana eksekusi jika Debitor Wanprestasi terkait pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah yang diatasnya ada bangunan milik orang lain. Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah yang diatasnya ada bangunan milik orang lain, 2). Untuk mengetahui eksekusi jika debitor Wanprestasi terkait pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah yang diatasnya ada bangunan milik orang lain. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Sumber data penelitian diperoleh dari Bank “X” di Semarang dan Notaris / PPAT di Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tertier . Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek Hak Tanggungan yang diatasnya ada bangunan milik orang lain didahului dengan adanya perjanjian kredit di Bank,diikuti dengan tahap pemberian Hak Tanggungan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT yang ditandatangani oleh pihak Kreditor, Pemilik sertifikat Hak Atas Tanah dan pemilik bangunannya, kemudian tahap pendaftarannya yang dilakukan oleh kantor pertanahan Semarang dan merupakan lahirnya Hak Tanggungan. Proses eksekusi Hak tanggungan terhadap tanah objek Hak Tanggungan yang diatasnya ada bangunan milik orang adalah dengan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan eksekusi lelang. Kesimpulan hasil penelitian terhadap Tanah Objek Hak Tanggungan diatasnya ada bangunan milik orang lain diawali dengan perjanjian kredit di Bank dan diikuti dengan proses pemberian HT dan pendaftaran HT. Dan saran-sarannya adalah perjanjian kredit dan APHT yang dibuat oleh PPAT haruslah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kepentingan semua pihak terlindungi.