EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PADA PENDAFTARAN TANAH KARENA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PRONA (PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA) DI KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

Abstract

Salah satu bentuk kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik adalah melalui program percepatan sertipikasi tanah massal (PRONA). Kegiatan tersebut merupakan prakarsa dari pemerintah guna membantu masyarakat kurang mampu untuk melakukan pensertipikatan tanah. Pada tahun 2009, Kabupaten Lamongan mendapatkan jatah alokasi untuk PRONA sebanyak 2000 bidang, yang terbagi dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Karanggeneng dan Kecamatan Modo. Sedangkan lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah Kecamatan Modo. Tujuan yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pensertipikatan tanah karena peralihan hak atas tanah melalui PRONA, untuk mengetahui eksistensi PPAT dalam pensertipikatan tanah karena peralihan hak atas tanah melalui PRONA, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pensertipikatan tanah karena peralihan hak atas tanah melalui PRONA dan upaya untuk mengatasinya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, yuridis empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari penelitian langsung dilapangan dengan teknik wawancara kepada responden dan nara sumber. Sumber data sekunder diperoleh dari data kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh di analisa secara kualitatif guna menjawab permasalahan dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : 1). Pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah karena peralihan hak atas tanah melalui PRONA dilakukan beberapa tahap. Mulai dari penetapan lokasi, pembentukan panitia PRONA sampai tahap terakhir, yaitu penyerahan sertipikat pada peserta PRONA, 2). Eksistensi PPAT dalam pensertipikatan tanah karena peralihan hak atas tanah melalui PRONA terlihat pada saat pembuatan akta untuk peralihan hak atas tanah, yang perolehan tanahnya diatas tahun 1997 atau setelah terbitnya PP 24 Tahun 1997, 3). Faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah sosialisasi dan pengetahuan hukum warga yang kurang, persepsi negatif warga tentang pendaftaran tanah, dll. upaya untuk mengatasinya adalah dengan sosialisasi secara intens, memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi, dll. Kesimpulannya, pada pelaksanaan kegiatan PRONA tersebut, sudah sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun terdapat berbagai macam hambatan, namun tidak mengurangi hasil dari target PRONA sebanyak 888 dari 2000 bidang tanah.