IDENTIFIKASI PERAN DAN MOTIVASI STAKE HOLDER DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERMUKIMAN DI WILAYAH PERBATASAN (Studi Kasus : Perbatasan Kota Semarang-Kabupaten Demak)

Abstract

Penduduk yang selalu bertambah menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk permukiman menjadi tinggi tidak seimbang dengan ketersediaan lahan di kota. Aktivitas-aktivitas perkotaan yang semakin banyak dan padat akan berkembang sampai ke daerah pinggiran kota tersebut. Hal ini adalah yang terjadi antara Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Desa Batursari, Kabupaten Demak sebagai desa yang langsung berbatasan dengan Kota Semarang menerima limpasan aktivitas penduduknya untuk bermukim yang terjadi di Perumnas Pucang Gading. Selama 10 tahun terakhir, Desa Batursari mengalami lonjakan jumlah penduduk yang tinggi, namun hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan pelayanan yang mencukupi. Terlihat ada dua peran pelaksana penyediaan prasarana dari pemerintah, yaitu dari Perum Perumnas Regional V dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal itu dimungkinkan terjadi ketidaksinkronan dalam penyediaan prasarana antara Perum Perumnas Regional V dan Pemerintah Daerah yang terjadi di Desa Batursari (Perumnas Pucang Gading dan permukiman asli desa).