MEMBANGUN KEBIJAKAN KRIMINAL PERTAMBANGAN TANPA IJIN (PETI) TIMAH YANG MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Abstract

Pertambangan tanpa izin (PETI) timah menjadi permasalahan kompleks di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Timah yang sebelumnya menjadi komoditas strategis, diera reformasi regulasi mengatur timah sebagai komoditas non strategis dan tidak diawasi ekspornya. Akibatnya Pertambangan tanpa izin marak dan kerusakan lingkungan terjadi sampai saat ini. Oleh karenanya penting untuk dilakukan studi tentang permasalahan: (1) apa faktor penyebab PETI timah, (2) bagaimana upaya penanggulangan PETI timah dan hambatannya, dan (3) bagaimana membangun kebijakan kriminal PETI timah yang dapat mensejahterakan masyarakat. Penelitian kualitatif ini berparadigma post-positivisme dengan pendekatan socio legal. Sumber data terdiri atas sumber data primer dan skunder, dengan pengambilan data melalui observasi partisipatif, FGD, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para responden pilihan. Beberapa teori yang digunakan antaralain Routine Activity Theory, teori efektivitas penegakan hukum, teori bekerjanya hukum dimasyarakat, Criminal Policy Theory dan teori penegakan hukum integral, serta teori negara hukum kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada 8 (delapan) faktor penyebab terjadinya PETI timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbagi dalam faktor hukum dan non hukum, serta dikelompokkan menjadi 3 aspek berdasarkan Routine Activity Theory. Aspek pertama, the acsence of capable guardians against crime meliputi disorientasi kebijakan tata kelola timah, politik penguasaan timah, pembinaan dan pengawasan belum optimal dan masalah penegakan hukum. Aspek kedua, Suitable target meliputi timah yang melimpah dan daerah rawan penyelundupan, dan aspek ketiga, motivated, likely and capable offender terdiri dari kebutuhan ekonomi rakyat dan elit, serta rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan. Upaya penanggulangan PETI selama ini telah dilakukan secara deteksi dini, preemtif, preventif dan represif, namun hasilnya belum optimal karena dipengaruh beberapa faktor. Faktor yuridis dalam Perda maupun undang-undang, keterbatasan kemampuan penegak hukum, sarana prasarana pendukung yang minim, kesadaran hukum dan lingkungan yang rendah dan masalah perilaku sosial yang negatif, serta adanya berbagai tekanan bekerjanya hukum dimasyarakat. Upaya untuk membangun kebijakan kriminal PETI timah yang mensejahterakan masyarakat terbagi atas kebijakan penal dan non penal yang berintegrasi dana berada dalam lingkup reformasi subtansial, struktural dan kultural. Kebijakan penal meliputi tiga kebijakan, yaitu formulasi kebijakan penal dalam undang-undang dan peraturan daerah, kebijakan aplikasi berupa kebijakan peningkatan SDM dan prasarana, Pencegahan di Hulu dan Penindakan di Hilir, serta kebijakan eksekusi melalui individualiasi pidana. Kebijakan non penal terdiri atas, kebijakan Tata Kelola Timah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, kebijakan pembinaan dan pengawasan, kebijakan Zonasi Wilayah Pertambangan yang berorientasi pada kepentingan lingkungan dan sumber daya terbarukan, kebijakan pembangunan pasca timah, dan kebijakan preventif media. Kata Kunci: PETI Timah, Penegakan Hukum, Kebijakan Kriminal