Analisis Implementasi Peraturan Bupati Way Kanan tentang Kawasan Dilarang Merokok di Kabupaten Way Kanan

Abstract

Universitas Diponegoro Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 2016 ABSTRAK Diah Winda Ningsih Analisis Implementasi Peraturan Bupati Way Kanan tentang Kawasan Dilarang Merokok di Kabupaten Way Kanan xvii + 122 halaman + 10 tabel + 9 gambar + 13 lampiran Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian dampak rokok. Pemdakab Way Kanan telah menetapkan Perbup Way Kanan tentang Kawasan Dilarang Merokok. Setelah 3 tahun Perbup diberlakukan, masih ditemukan pelanggaran sehingga perlu dilakukan analisis implementasi kebijakan kawasan dilarang merokok di Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan utama yaitu Bupati Way Kanan, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kantor SatpolPP, Kabid P2PL Dinas Kesehatan, Kasie Perencanaan Dinas Pendidikan, dan Kasubag Umum Kantor SatpolPP. Informan triangulasi yaitu Kepala Seksi Promosi Kesehatan, dua orang kepala Puskesmas, satu orang anggota DPRD, dua orang pengunjung Puskesmas, satu orang pengajar, dua orang staf Dinas Kesehatan dan dua orang siswa. Analisis data penelitian menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan kawasan dilarang merokok belum diimplementasikan di semua kawasan, hanya di lingkungan pendidikan dan kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki dukungan sumber daya manusia, tetapi dana dan sarana prasarana tersedia dalam jumlah terbatas. Dinas Pendidikan dan Kantor Satpol PP hanya mempunyai dukungan sumber daya manusia. Koordinasi antar instansi, supervisi serta pengawasan belum terstruktur dan belum rutin. Masyarakat dan DPRD belum mendukung sepenuhnya kebijakan ini sehingga Raperda KTR belum disetujui. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kantor Satpol PP berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap kebijakan ini. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi adalah pergantian Bupati. Disarankan kepada Dinas Kesehatan membentuk tim sosialisasi kebijakan. Selain itu juga melakukan advokasi pada Bupati dan DPRD agar segera mengesahkan Perda KTR, membuat mekanisme pengaduan masyarakat serta menyediakan layanan berhenti merokok. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kawasan Dilarang Merokok, Kawasan Tanpa Rokok Kepustakaan : 53 (2003-2015) Diponegoro University Faculty of Public Health Master’s Study Program in Public Health Majoring in Administration and Health Policy 2016 ABSTRACT Diah Winda Ningsih Implementation Analysis of Regulation of Way Kanan Regent about No Smoking Area in District of Way Kanan xvii + 122 pages + 10 tables + 9 figures + 13 appendices Development of No Smoking Area (NSA) is one of the government efforts in controlling adverse effects of smoking. Way Kanan government has issued a regulation of Way Kanan Regent about NSA. Three years later after implementing the regulation, some infringements are still found. Therefore, there needs to analyse the implementation of the NSA policy in District of Way Kanan. This was a qualitative study by conducting indepth interview and observation. Main informants consisted of Way Kanan Regent, head of District Health Office (DHO), Secretary of Education Authorities, head of tranquility and public order department at SatpolPP office, head of P2PL at DHO, head of planning section at education authorities, and head of general affairs sub department at SatpolPP office. Informants for triangulation purpose consisted of head of health promotion section, two heads of health centres, a legislator, two visitors of health centres, a teacher, two staffs of DHO, and two students. Data were analysed using content analysis. The results of this study showed that the NSA policy just had been implemented only in the environment of education and health and not been implemented in all areas. DHO had sufficient human resource but available budget and means were limited. Education authorities and SatpolPP just had human resource. Coordinating between institutions, supervising, and monitoring were unstructured and not routine. A community and a parliament had not fully supported this policy by which the draft local regulation of NSA had not been approved. DHO, Education Authorities, and SatpolPP office had commitments and were responsible to this policy. Another factor influencing this implementation was the turn of the Regent. DHO needs to form a socialisation team of the policy. In addition, advocacy to the Regent and the parliament members needs to be conducted in order to approve the local regulation of NSA. DHO also needs to make a mechanism of complaint from a community and to provide counselling to stop smoking. Keywords : Policy Implementation; No Smoking Area, Area Without Cigarettes Bibliography: 53 (2003-2015)